Muhammadiyah sebagai kekuatan ekonomi umat terus didorong untuk maju. Bukan hanya sekedar memberikan kontribusi dalam pemikiran ekonomi tapi juga mampu berkontribusi terhadap pengembangan sektor riil.

Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Bambang Setiadji, meminta Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk membuat kebijakan pendirian industri mobil dan otomotif Muhammadiyah. “Untuk mendirikan industri tersebut UMS siap untuk melakukan konsolidasi dan tinggal apakah PP Muhammadiyah bersedia atau tidak dalam membuat kebijakan tersebut,”katanya dalam acara seminar dan lokakarya nasional Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) Sumatera Selatan.

Potensi Muhammadiyah dalam mengembangkan industri mobil dan otomotif sangat memungkinkan dan marketnya ada. Semua amal usaha Muhammadiyah tiap tahunnya selalu melakukan pengadaan terhadap mobil dan motor dan itu jumlahnya sangat banyak.

Jika ini bisa dikoordinasi dan terintegrasi dengan baik tidak ada kata tidak mungkin Muhammadiyah tidak bisa mendirikan industri mobil dan otomotif.

Untuk mendirikan industri tersebut kata, Bambang Setiaji, tidak terlalu sulit. Bahkan UMS sendiri yang banyak melahirkan para teknokrat rekayasa terhadap industri mobil dan otomotif dan tidak kalah dengan sistem industri mobil dan otomatif dari Cina.
Selain itu juga, Muhammadiyah saat ini memiliki 32 fakultas teknik diberbagai Universitas Muhammadiyah yang tersebar diberbagai provinsi. Ratusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah jurusan teknik mesin dan otomotif. Hal ini jika diintegrasikan sangat mudah mendirikan industri mobil dan otomotif.

“Maka dari itu dalam muktamar Muhammadiyah di Makasar pada bulan Agustus 2015, Muhammadiyah harus mengeluarkan kebijakan ini,”ujar Bambang.

Untuk mendirikan industri mobil dan otomotif, saat ini Muhammadiyah sudah memulai seperti SMK Muhammadiyah Magelang Jawa Tengah dengan membuat mobil Esemka. Bahkan ada SMK Muhammadiyah yang bisa membuat mobil tenaga surya. Bambang meminta, hal ini harus didukung dan menjadi kebijakan ekonomi Muhammadiyah.

sumber: republika